Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Program Studi S2
sains hukum
dan pembangunan
Melaksanakan pendidikan yang menghasilkan lulusan Magister Sains dalam Hukum dan Pembangunan yang memahami isu-isu hukum dan non-hukum dari perspektif multidisiplin, serta mengembangkan penelitian inovatif untuk mendukung pendidikan hukum yang berkonstribusi pada pembangunan nasional.
Tentang Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Berstatus Akreditasi A dari BAN-PT
Studi multidisiplin bidang hukum, sosial, ekonomi dan kebijakan dengan status Akreditasi A dari BAN-PT, yang merupakan jawaban atas kebutuhan nyata dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dunia usaha, dan sosial kemasyarakatan yang memerlukan pendekatan multi-komprehensif.Â
Magister Sains Hukum dan Pembangunan ditujukan untuk lulusan Sarjana (S1) dari berbagai disiplin Ilmu, baik untuk lulusan baru maupun yang telah berpengalaman dalam dunia pekerjaan atau profesi. Â
Menawarkan konten kurikulum komprehensif dengan metode pembelajaran inovatif, berbasis digital, serta berbasis masalah (Problem based learning / PBL).Â
Dengan mata kuliah hukum, ekonomi publik, sosial, dan kebijakan, lulusan program ini diharapkan mempunyai kepemimpinan berbasis pengetahuan, serta keahlian yang dikontribusikan untuk pemecahan masalah dan pengembangan konsep alternatif di berbagai bidang yang relevan.
Nama Gelar
Magister Hukum dan Pembangunan(M.HP)
Perkuliahan
Reguler
(Hari Kerja)
Metode Pembelajaran
Campur (online dan offline)
Pendaftaran
Setahun dua kali , setiap semester
Masa Studi
1,5 Tahun (3 Semester)
Akreditasi
NATIONAL :
National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT)
(Terakreditasi "A")
Alumni Program Studi S2
Sains Hukum dan Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga telah dipercaya banyak kalangan untuk menempuh pendidikan magister jurusan Hukum dan Pembangunan. Berikut beberapa di antaranya
Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M., M.HP.
Wakil Bupati Lamongan 2016-2021
(Alumni S2 Hukum dan Pembangunan)
Lanyalla Mahmud Mattalitti M.HP.
Anggota DPR RI 2019 - 2024
(Alumni S2 Hukum dan Pembangunan)
Gagarin, S.Sos., M.HP.
Wakil Bupati Pacitan
(Alumni S2 Hukum dan Pembangunan)
Agatha Retnosari S.T., M.HP.
Anggota DPR
(Alumni S2 Hukum dan Pembangunan)
Dosen dan Praktisi yang Memiliki Kompetensi dan Reputasi
Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Unair didukung oleh para dosen serta praktisi yang memiliki kompentensi serta reputasi di bidangnya
Come and Join Us
Siapa yang Dapat Berkuliah di MSHP?
Lulusan S1 dari berbagai bidang disiplin ilmu. MSHP juga menawarkan kemitraan untuk penyelenggaraan kelas dalam jumlah tertentu dari instansi atau lembaga negara dan swasta.
Tersedia beasiswa penuh dan parsial bagi yang memenuhi persyaratan.
Mengapa Kuliah di MSHP Sekolah Pascasarjana Unair?
Ada banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk memilih MSHP Sekolah Pascasarjana Unair
- Akreditasi A
- Kurikulum Multi-Komprehensif
- Problem Based Learning
- Dosen dan Praktisi Bereputasi dan Berpengalaman
- Dipercaya berbagai kalangan, termasuk Para Tokoh Nasional
- Program Kelas Kemitraan dan Beasiswa
Program Studi dan Mata Kuliah
- Teori dan Sistem Hukum (4 SKS)
- Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (3 SKS)
- Hukum dan Politik Perundang-Undangan (3 SKS)
- Kepemimpinan Strategis (4 SKS)
- Perilaku Sosial dan Kebijakan Publik (3 SKS)
- Hukum dan Ekonomi (4 SKS)
- Hukum Teknologi dan Perkembangan Masyarakat (3 SKS)
- Metode Penelitian (3 SKS)
- Proposal Tesis (3 SKS)
- Publikasi Ilmiah (3 SKS)
- Penyelesaian Sengketa Pemerintahan dan Bisnis (2 SKS)
- Perancangan Hukum dan Perjanjian (2 SKS)
- Hukum dan Kebijakan Kesehatan (3 SKS)
- Aspek Pidana dalam Pemerintahan dan Bisnis (3 SKS)
- Hukum dan Tata Kelola Sektor Publik dan Privat (3 SKS)
- Kapita Selekta Hukum dan Pembangunan (4 SKS)
- Seminar Hasil (3 SKS)
- Tugas Akhir (9 SKS)
Kuesioner Jejak Studi
Komitmen untuk Terus Menjadi Lebih Baik​
Analisa dan Perhatian
- Hasil survey pengalaman belajar (grafik warna hijau) menunjukkan kepuasaan sangat tinggi. Praktik baik dengan metode pembelajaran interaktif harus dipertahankan dengan berbagai metode seperti Problem Based Learning. Mengingat mahasiswa merupakan peserta dengan pengalaman kerja (mayoritas) maka pembelajaran dengan refleksi kerja dan masalah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian para dosen
- Kinerja pembimbingan tesis perlu mendapat perhatian; komunikasi dan interaksi dengan jadwal yang terukur harus menjadi perhatian dosen dan mahasiswa
Visi
Menjadi program studi jenjang magister yang mandiri, inovatif, dan unggul ditingkat nasional maupun internasional dengan mengembangkan kepemimpinan transformatif di bidang Hukum & Pembangunan yang menjunjung tinggi moral agama serta mampu berdampak bagi dunia
Misi
1. Menyelenggarakan Program Studi Magister Hukum dan Pembangunan dalam rangka menciptakan pemimpin yang transformatif;.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan Magister Sains Hukum dan Pembangunan yang memahami masalah-masalah hukum dan non-hukum dengan perspektif multidisiplin;
3. Mengembangkan penelitian yang inovatif untuk menunjang pendidikan hukum yang berkontribusi bagi pembangunan nasional;
4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada mutu serta daya saing nasional untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
Mengapa Memilih Program Ini?
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Jaminan Kualitas dalam Pendidikan Tinggi, program Magister memiliki beban 54 kredit.
Ketentuan ini akan efektif dalam dua tahun ke depan sebagai penyesuaian transisi. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk studi Magister di MSHP dengan beban studi saat ini sebesar 40 kredit. Kelas kolaborasi kemitraan tersedia untuk lembaga pemerintah atau swasta atau organisasi profesional dan masyarakat.
Berita
Audiensi SPS UNAIR ke Mahkamah Konstitusi RI: Memperkuat Pilar Konstitusi Melalui Kemitraan Akademik
