Berita: Aktivitas Program S2 MSHP

Konstitusionalisme Tidak Boleh Hanya Ilusi

Magister Sains Hukum dan Pembangunan menerima kehormatan atas kesediaan dari Prof.  Richard Albert, sebagai visiting professor pada tahun 2021 di Sekolah Pascasarjana UNAIR. Mengawali program sebagai visiting lecture, pada 21 Februari 2021,  Prof. Richard Albert, William Stamps Farish Professor in Law & Professor of Government at the University of Texas at Austin, menyampaikan kuliah dengan topik “Constitutionalisme in The World”.  Prof Richard mengawali penyampaian kuliah dengan cara sangat berbeda dengan memberikan diksi tentang ilusi constitusionalisme. Ia tidak mendekati isu ini dengan sekedar mengulik aspek filosofis dan teoretik tetapi menguji dengan empirik apa sesungguhnya constitusionalisme hadir dan nyata pada negara yang dilengkapi konstitusi. Pernyataan ini dikemukakan dalam kerangka bagaimana masa depan konstitusionalisme. Jargon negara hukum yang menjadi salah satu kunci konstitusionalisme pada kenyataannya tidak selalu tegak. Demokrasi juga menjadi potensial munculnya oligarkhi dalam kekuasaan negara.

Kegiatan tersebut diadakan secara on line (via zoom) dipandu Host Dr. Rosa Ristawati dari Unit Kemitraan Internasional, yang  diikuti oleh 77 orang peserta dari berbagai program studi dan universitas di Indonesia. Public Lecture ini merupakan agenda akademik dari Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, yang bertujuan memberikan perspektif perbandingan dan perkembangan internasional mengenai isu konstitusionalisme. Professor Richard Alber mengajak mahasiswa untuk menengok kembali masa depan konstitusionalism dengan berbagai kenyataan yang ada dalam kehidupan bernegara. Untuk itu mahasiswa tidak hanya melihat isu ini pada tataran teoretik, tetapi studinya perlu menambahkan dan mengkritisi perkembangannya.

Ber- Hukum Pasca Pandemik

Magister Sains Hukum dan Pembangunan mengawali tahun ajaran akademik pada semester genap ini dengan kuliah perdana bersama yang terbuka untuk umum, dengan mengambil topik “Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Pasca Pandemik. Topik ini dipilih sejalan dengan konteks mengenai situasi pandemik COVID-19 yang nyata merubah segala tatanan kehidupan. Oleh karena itu hukum sebagai instrument yang mengatur kebaikan dan kepentingan public pun harus menyesuaikan. Kuliah yang diikuti ratus peserta via Zoom ini diselenggarakan pada 25 Februari dengan diawali pengantar oleh KPS MSHP, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. Dalam pengantarnya, Dr. Radian Salman menyatakan bahwa  tujuan hukum untuk common good menjadi hal yang dilematis manakala terdapat kesenjangan kapasitas dan akses, perbedaan kepentingan dan tentang bagaimana prioritas diberikan kepada masyarakat. Untuk itu dalam masa pandemic dan pasca pandemic, definisi kebaikan bersama sebagai tujuan hukum harus ditinjau dari sisi bagaimana hukum berperan dalam fasilitasi terhadap setiap orang dan masyarakat dalam kenyataan perbedaan kapasitas dan akses.

Dr. Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur dan saat ini adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dengan berbagai pengalamannya menyebut topik ini sangat relevan dan perlu didengungkan ke depan dengan semangat hukum harus berubah pasca pandemic. Ia menyatakan bahwa letak pertama dari hukum pasca pandemic adalah meninjau ulang politik hukum secara nasional  dengan tujuan utama adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini tidak lain harus ditempuh dengan mengurangi perbedaaan kapasitas dan akses terhadap sumber daya. Dalam konteks kedaerahan, beliau melihat bahwa peraturan perundang-undangan yang sangat banyak berpotensi menjadikan daerah tidak kreatif, sehingga dalam pandangannya peraturan itu cukup berhenti di level Peraturan Pemerintah.

Kuliah tamu ini juga diwarnai dengan diskusi actual dan dinamis, sehingga semula dijadwalkan durasi 1,5 jam menjadi 2 jam. Pada akhir bagiannya, beliau menyampaikan mahasiswa MSHP harus punya peran dan kontribusi dalam memajukan daerah dengan pendekatan keilmuan yang di dapat.