Siklus Bisnis di Era VUCA
Rudi Purwono
Guru Besar, Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Wakil Direktur – Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga
https://pasca.unair.ac.id/rudi-purwono/
Harian DisWay – 8 Agustus 2022
https://harian.disway.id/read/645625/Siklus-Bisnis-di-Era-Vuca
Fluktuasi ekonomi menjadi salah satu perhatian utama bagi ekonom dan pembuat kebijakan. Fluktuasi output jangka pendek sebagai siklus bisnis itu terdiri dari empat fase; ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan untuk mengatasi fase kontraksi ataupun krisis ekonomi tersebut?
Perubahan yang masif dalam berbagai aspek kehidupan menciptakan dinamika dan perubahan yang jauh lebih cepat dan beragam dibandingkan apa yang sudah dihadapi selama ini. Akselerasi gelombang perubahan tersebut pada akhirnya membuat semua pihak baik di dunia bisnis, pemerintah, maupun masyarakat menghadapi fenomena volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA). Konsep ini pertama kali diterapkan pada militer Amerika Serikat yang selanjutnya diadaptasi dunia bisnis oleh Nathan & Benneth (2014) dalam Harvard Business Review.
Volatility (volatilitas) merujuk pada istilah statistik yang menggambarkan tingkat ketidakpastian ukuran perubahan. Dalam teori Matematika Ekonomi standar seperti Hoy et al. (2001), sistem yang kompleks dengan dua atau tiga ekulibrium mungkin dapat dengan mudah diinterpretasikan.
Namun saat sistem tergambarkan dengan chaos, pola ini lebih sulit diidentifikasi. Terlebih lagi, saat volatilitas siklus bisnis menjadi lebih sering terjadi ketimbang beberapa tahun yang lalu yang hanya dapat terjadi dalam dua hingga sepuluh tahun.
Salah satu contoh dari volatility di era VUCA adalah saat Federal Reserve Amerika Serikat melakukan penghentian kebijakan Quantitative Easing (QE) pada tahun 2013, sehingga memicu larinya modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pada 2010 hingga 2012, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto, ekspor, dan konsumsi domestik Indonesia mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 6 persen. Namun penghentian QE membuat defisit transaksi berjalan meningkat dari 2,2 perseb pada 2012 menjadi 4,4 persen dari total GDP pada pertengahan 2013.
Beberapa bulan setelahnya Indonesia kembali menjadi negara ”kesayangan” para investor. Ini menunjukkan bahwa aliran modal di Indonesia sangat volatile atau berubah-ubah.
Uncertainty (ketidakpastian) adalah sebagai kelanjutan adanya kondisi yang volatile. Jika kita merujuk kembali pada referensi tentang model ekonomi dengan regresi statistik, banyak para ekonom yang mampu memprediksi masa depan. Di era saat ini, prediksi dengan menggunakan pemodelan ekonomi akan semakin sulit dilakukan jika hanya mengandalkan distribusi probabilitas.
Dengan kata lain uncertainty membuat ketidakjelasan dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi situasi dengan benar sehingga berpotensi meningkatkan kerugian yang lebih besar. Contoh nyata itu pandemi Covid-19 sebelum vaksin ditemukan atau pada 2020.
Ketidakpastian ekonomi meningkat. Terlebih lagi saat terjadi banyak pemutusan kerja oleh banyak perusahaan sehingga meningkatkan pengangguran.
Selama vaksin belum dihasilkan, gelombang pesimisme yang tercermin dalam volatilitas indeks kepercayaan konsumen dan indeks kepercayaan bisnis (yaitu meningkatnya ketidakpastian ekspektasi konsumen dan bisnis) dapat menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat dalam rangka penghematan.
Bahkan uncertainty masih terjadi saat virus Covid-19 bermutasi sehingga mengurangi keampuhan vaksin yang dihasilkan. Dampaknya, ekonomi Indonesia belum dapat dikatakan certain hingga pertengahan 2021.
Selanjutnya adalah complexity (kompleksitas) yang terjadi sebagai konsekuensi dari semakin pesatnya arus globalisasi yang berakibat pada lingkungan yang saling terhubung dan berjejaring. Dampaknya adalah semakin sulit dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat di antara interaksi ini.
Sama halnya dengan uncertainty yang membuat pemodelan ekonomi sederhana semakin tidak realistis, kondisi complexity membuat hubungan kausalitas linier dalam pemodelan ekonomi telah mencapai batasnya dan kurang berfungsi lagi.
Dengan kata lain, hubungan antarvariabel sangat kuat sehingga faktor eksternal dan internal yang sama masih dapat menghasilkan output atau reaksi sistem yang sangat berbeda.
Sementara itu dalam ekonomi mikro, misalnya perusahaan manufaktur, semakin tinggi nilai kompleksitas, maka strategi kualitas perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, di era VUCA, complexity berpotensi menghasilkan peningkatan kualitas struktural jika berhasil diatasi.
Dengan adanya kondisi yang semakin kompleks dalam hubungan sebab akibat, situasi yang ambigu tidak dapat terhindarkan. Dalam buku Mack et al. (2016) berjudul Managing in a VUCA World menyebutkan bahwa saat ini keputusan bisnis menjadi semakin ambigu karena sering kali terdapat lebih dari satu solusi yang mungkin untuk suatu masalah.
Hal ini menjadi semakin ambigu saat tidak ada proses analitis untuk memutuskan opsi mana yang harus dipilih. Bahkan saat evaluasi terhadap sesuatu hendak dilakukan oleh dua orang, hasilnya dapat berbeda dan sama-sama valid.
Selain itu, fakta bahwa di dalam dunia bisnis pengambilan keputusan dan kesimpulan didasarkan pada fakta historis dan angka statistik yang dikumpulkan, pada kondisi ambiguity ini, keputusan yang benar pun mungkin sulit didapatkan.
Tanpa melihat terlalu jauh ke belakang, dalam dua tahun terakhir kita telah melihat terjadinya beberapa goncangan besar yang menciptakan gelombang instabilitas dan krisis multisektor secara global yakni pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Di sektor keuangan, kita dipaksa segera merespons kebijakan pengetatan moneter oleh The FED menyusul inflasi Amerika Serikat yang mencapai 9 persen.
Ada beberapa sumber dari gejolak yang melatarbelakangi kondisi VUCA di antaranya konflik geopolitik baik militer maupun non-militer, baik yang disebabkan oleh persaingan ideologis maupun perebutan sumber daya.
Kedua, spekulasi di sektor keuangan seperti di Jepang pada ’90an dan di Amerika Serikat pada 2008. Ketiga, pengelolaan perekonomian dan keuangan negara yang lemah seperti yang terjadi di Yunani, Portugal, Venezuela, dan Srilanka
Berikutnya perubahan iklim global yang berpotensi kuat mengganggu suplai air dan pangan dunia. Merebaknya wabah penyakit, bencana alam yang melanda satu atau banyak negara. Proses creative destruction yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang cepat dan masif.
Bank Sentral Hadapi VUCA
Bank sentral punya peran mendasar dalam upaya mengurangi asymmetric information di antara para pelaku dengan cara mengurangi ketidakpastian yang ada di market. Dalam hal ini penting untuk disadari bahwa bank sentral tidak sendiri dalam hal ini, namun juga bersama-sama dengan sektor bisnis dan informal leader yang ada di masyarakat.
Untuk itu sangat penting untuk melengkapi kebijakan moneter dengan bauran kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang tepat untuk memastikan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Sheng, 2016).
Bank sentral perlu fokus terhadap perekonomian secara keseluruhan baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Dewasa ini kita jumpai bahwa stabilitas harga tidak menjamin terwujudnya stabilitas sektor keuangan.
Suku bunga yang rendah ternyata punya dampak terhadap aset keuangan dan terciptanya risiko yang saling terkait antarlembaga keuangan. Pemahaman terhadap sektor riil tersebut meliputi rantai suplai produksi, keterkaitan sektor retail dan produsen, dan struktur pasar di berbagai industri.
Pemerintah di Tengah VUCA
Di antara berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi, terdapat kesamaan dalam bentuk paket dukungan yang melimpah bagi pihak yang terdampak oleh pandemi.
Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp744 triliun pada 2021 dan Rp455 triliun pada 2022. Sebesar Rp162 triliun untuk dukungan UMKM dan korporasi. Rp62 triliun untuk insentif usaha dan Rp117 triliun untuk program prioritas (Kemenkeu, 2022).
Total Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2022 mengalami penurunan sebesar 1,5 persen (yoy). Ini berarti ULN Indonesia sebesar USD416 miliar.
Sementara itu ULN Pemerintah Indonesia pada akhir Februari 2022 mengalami penurunan sebesar 3.9 persen (yoy), sehingga ULN Pemerintah berada pada posisi USD 201 miliar pada akhir Februari 2022.
Penarikan ULN perlu diutamakan untuk menopang belanja prioritas pemerintah. Termasuk di antaranya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sejauh ini investor masih memberikan kepercayaan dengan kembali menempatkan investasi portofolio di pasar surat berharga negara (SBN) domestik, kondisi tersebut harus tetap dijaga dengan memenuhi pembayaran kewajiban pokok dan bunga utang secara tepat waktu, pengelolaan ULN yang memenuhi prinsip kehati-hatian, kredibel, dan akuntabel.
Struktur ULN pemerintah di mana saat ini 99 persen merupakan utang jangka panjang, serta rasio ULN terhadap PDB yang saat ini mencapai 34 persen, harus tetap dijaga untuk memastikan pengelolaan ULN yang aman dan terkendali.