Wakaf, Salah Satu Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peran sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam membangun peradaban. Jika masih terdapat masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, maka sumber daya manusia juga akan tertinggal. Untuk dapat mengakses pendidikan berkualitas dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Tidak hanya bergantung pada dana APBN ataupun mahasiswa, perguruan tinggi harus memaksimalkan potensi pendanaan. Pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tertulis berbagai hal terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satunya yakni pada pasal 84 ayat 2 menjelaskan perihal sumber pendanaan pendidikan tinggi yang dapat diperoleh dari masyarakat, dan pada poin (b) menunjukkan pendanaan dari wakaf.

Terdapat beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia yang telah menerapkan konsep wakaf untuk pendidikan. Universitas negeri pertama yang menjadi nadzir wakaf adalah Universitas Airlangga yang saat ini sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Nadzir Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Agar dapat mensosialisasikan dan menjelaskan mengenai manfaat wakaf pada bidang pendidikan, Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan Airlangga Forum edisi ke empat pada hari Jumat (4/12) dengan tema “Zakat dan Wakaf untuk Peradaban Dunia” yang dimoderatori oleh Dr. Prawira Thalib, SH., MH.

Dr. Irham Zaki, SAg., MEI memaparkan bahwa wakaf produktif pertama kali diusulkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga Surabaya yang merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sosial.

Selain itu, Dr. Wisudanto, SE., MM., CFP., Ketua PUSPAS Universitas Airlangga, menjelaskan mengenai beberapa produk untuk mendukung wakaf produktif, yakni Griya Khodijah dan Gerakan Wakaf Seribu yang melibatkan anak muda untuk berwakaf bersama-sama. Wakaf yang telah disalurkan sesuai dengan peruntukanya, baik yang terafiliasi dengan Universitas Airlangga maupun tidak, antara lain adanya program beasiswa, bantuan kursi roda, dan  santunan kepada 1000 anak yatim.

Direktur Sekolah Pascasarjana, Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D  mengungkapkan bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah telah mengalokasikan APBN 20% untuk dana pendidikan. Namun sebagian besar dana pendidikan tersebut dianggarkan untuk kebutuhan sekolah dasar dan menengah. Sementara itu, untuk perguruan tinggi hanya sebanyak 9-10%. Faktanya, perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah sebanyak 4200 universitas. Tentunya dana tersebut tidak cukup untuk memfasilitasi pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, Beliau menuturkan alternatif pendanaan melalui wakaf yang sejatinya sesuai dengan lingkungan di Indonesia yang memiliki penduduk muslim yang cukup besar yakni sebanyak 87,2%. Apabila setiap muslim menyumbang sebagian pendapatanya sejumlah 10.000 rupiah perhari maka akan terkumpul sebanyak 879,2 trilyun. Hal ini tentu menjadi potensi bagi perguruan tinggi untuk dapat menggapai kualitas yang diharapkan agar tujuan peningkatan peradaban dunia dapat tercapai.