WaDir UNAIR Pascasarjana, hadir di TVRI program Jawa Timur: Hutan di Rawat bukan di Babat

WaDir UNAIR Pascasarjana, hadir di TVRI program Jawa Timur: Hutan di Rawat bukan di Babat

Berita UNAIR Pascasarjana, 19 Oct 2022 – Banjir dan longsor yang terjadi di beberapa kawasan di Jawa Timur menimbulkan tanda tanya besar, salah siapakah ini, dan siapakah yang bertanggung jawab ? hal tersebut yang menjadi pertanyaan mendasar dalam dialog interaktif di program Jawa Timur hari ini, Rabu 19 oktober 2022.

Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga menjelaskan, bila kita mengacu pada konstitusi negara, maka yang memiliki tanggung jawab adalah otoritas pemerintahan, karena jelas dan tegas dalam konstitusi tertulis, negara ini hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga tidak boleh ada persepsi bahwa bencana adalah agenda tahunan yang datang setiap musim penghujan tiba.

Tentang poin apa yang harus mendapat evaluasi, menurut pakar hukum lingkungan yang harus dievaluasi adalah resentralisasi perijinan khususnya seperti ijin pertambangan yang kini semua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, trenggalek sebagai salah satu kabupaten yang mendapat sorotan, dimana Bupati Trenggalek Moh. Nur arifin yang tegas menolak ijin pertambangan di wilayahnya, hal tersebut didasarkan bahwa sebagai pemegang mandat kuasa wilayah, pastilah sangat paham tentang situasi dan kondisi geografis wilayahnya, jadi sikap menolak jangan menjadikan anggapan bahwa hal ini menentang pemerintah pusat, tapi bertujuan membawa kemaslahatan bersama.

Ditambahkan oleh pemenang opini terbaik dalam malam anugerah konstitusi IX 2019 ini, bahwa niat mulia pemerintah pusat dengan melahirkan program perhutanan sosial dimana menjaga kawasan hutan dengan menggerakkan pula ekonomi masyarakat sekitar disalah artikan dengan membolehkan merubah area hutan menjadi perkebunan, apalagi wilayahb konservasi diubah menjadi kebun kopi, sehingga tatkala hujan tiba air tak lagi ditangkap dan menggelontor kebawah termasuk seluruh benda yang berada pada alirannya, maka tak heran longsor dan banjir bandang terjadi.

Dirinya mengingatkan seharusnya kita mengacu pada undang-undang hukum lingkungan dimana dijelaskan disana terkait imbal jasa lingkungan, yaitu bagi setiap yang telah merawat dan menjaga sebuah kawasan konservasi dengan tepat akan mendapat imbal jasa lingkungan dari pemerintah, dan ini jelas sudah ada aturannya tertulis pada peraturan pemerintah no.46 tahun 2017 yang membahas tentang instrumen ekonomi lingkungan.

Sebagai penutup, dirinya mengingatkan kembali bahwa poin yang harus menjadi evaluasi dari kesalahan kolektif kita dalam menyapa alam adalah, taat pada tata ruang, gotong royong ditingkatkan, menyebarluaskan informasi tentang pengelolaan hutan dan lahan termasuk imbal jasa lingkungan dan deforestasi harus dijaga agar tidak lagi membuat kesalahan yang sama dengan mempersepsikan bahwa bencana ini adalah agenda tahunan, dan mari jadikan momentum ini menjadi pelecut kita bersama untuk tetap optimis jatim bangkit.

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)
https://pasca.unair.ac.id/digital-platform/