PROF MAS ACHMAD SANTOSA; HUKUM LINGKUNGAN DI ERA ANTROPOCENE : TANTANGAN DAN SOLUSI UNTUK INDONESIA.

Focus Group Discussion Law in The Antropocene dalam konteks Indonesia, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

 

Berita UNAIR Pascasarjana, Rabu, 12 Juni 2024  –  Senin 10/06/2024, bertempat di Gedung Putih Ruang Kelas Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga menggelar acara Focus Group Discussion dengan topik “Law in The Antropocene dalam Kontek Indonesia” dengan narasumber, Prof. Dr. Mas Achmad Santosa, SH., LL.M. Pendiri Indonesian Center for Environemental Law (ICEL).

Yang terasa spesial agenda kali ini juga dihadiri oleh Hakim Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rachmadi, SH., LL.M. Hadir sebagai tuan rumah Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D., Direktur Sekolah Pascasarjana didampingi Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si. Wakil Direktur bidang Sumber Daya dan Informasi.

Dalam acara yang berlangsung secara hangat ini disampaikan Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi menjadi topik yang semakin mendesak di era Antropocene. Dalam konteks Indonesia,  tantangan ini semakin kompleks dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Dalam mengawali paparannya, Prof. mas Achmaf Santosa menjelaskan bagaimana era Antropocene, yang ditandai dengan dominasi manusia terhadap bumi, membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Di Indonesia, ada kecenderungan kuat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia menghendaki pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% menuju Indonesia Emas 2045. Secara bersamaan, dampak dari tekanan antropogenik semakin terlihat di Indonesia. 

Diskusi tentang negara hukum di era Antroposen menunjukkan bahwa sebuah konseptualisasi ulang dari hukum lingkungan diperlukan. Ada setidaknya empat prinsip inti dari pendekatan berbasis ekologi terhadap hukum lingkungan di era Antroposen, yaitu:integritas ekologis, batas-batas ekologis, keutamaan ekologis, dan keadilan ekologis.

Berdasarkan analisis di atas, ada potensi bagi hukum lingkungan di Indonesia untuk berkembang dan mengadopsi empat prinsip inti tersebut karena Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024, menjadi dasar untuk penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang kuat, di mana ide kuncinya adalah penerapan critical natural capital(CNC) yang tidak dapat digantikan dan diganti oleh kekayaan buatan manusia. Jika harus ada pengecualian atau kekecualian terhadap CNC, persyaratan ketat diperlukan. Secara keseluruhan, hukum lingkungan saat ini di Indonesia belum cukup kuat untuk beradaptasi dan mengatasi krisis planet di era Antroposen.

Hukum lingkungan Indonesia terisolasi dari rezim hukum/sektor lain, termasuk sektor pengembangan ekonomi. Tidak hanya terisolasi, tetapi juga hukum di Indonesia telah mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip dalam Deklarasi Dunia IUCN tentang Negara Hukum Lingkungan tahun 2016, yaitu prinsip non-regresi.Masalah kondisi pemungkin di Indonesia (penyusutan ruang demokrasi bagi LSM yang terlibat dalam pembelaan dan perjuangan hak-hak lingkungan, korupsi yang merajalela, pengabaian prinsip-prinsip negara hukum, dan ketidakmampuan masyarakat untuk membela hak-hak mereka, termasuk komunitas yang rentan) yang diperparah oleh implementasi kebijakan pengembangan ekonomi berkecepatan tinggi dapat menghambat upaya untuk mencapai keadilan ekologis.

Oleh karena itu, pemikiran ulang dan konseptualisasi ulang hukum lingkungan Indonesia diperlukan untuk mengatasi krisis planet
yang semakin nyata ke depan. Secara bersamaan, Indonesia perlu memperbaiki kondisi yang memungkinkan untuk mendukung
efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Diskusi semakin menarik dengan munculnya pertanyaan kritis dari para peserta FGD dengan harapan bahwa diskusi ini dapat menjadi awal dari upaya bersama untuk membangun sistem hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)