Airlangga Forum bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, dan Kepala Dinas Kependudukan Kota Surabaya: Inovasi Layanan Kependudukan Surabaya Hebat
Berita UNAIR Pascasarjana, 28 Okt 2022 – “Inovasi layanan kependudukan secara undang undang dan peraturan perundang-undangan adalah tugas pemerintah untuk memenuhi hak-hak sipil, khususnya hak sipil warga Surabaya”, kalimat pengingat tegas untuk tujuan mulia tersebut keluar dari mulut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM di Airlangga Forum ke 105 pada 28 Oktober 2022.
Dirinya menyampaikan, administrasi kependudukan mulai dari KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan dan perceraian akan memiliki kesinambungan satu sama lain sebab jika dilihat lebih dalam adminduk ini memenuhi hak-hak lain terkait pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Salah satu contohnya saja adalah akses Jaminan Kesehatan Semesta, dengan menunjukkan KTP, NIK, maka seseorang bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Penekanan pada hak kependudukan dalam hal ini menjadi vital”.
Di setiap inovasi pasti terdapat perubahan sosial. Dengan segala aktivitas yang melibatkan teknologi di dalamnya, mengartikan bahwa digitalisasi adalah pena yang digunakan untuk menulis di kertas. Kemunculan teknologi digital memberikan arti adanya sesuatu yang berubah dari masyarakat dan perubahan itu kemudian harus direspon oleh pengambil kebijakan.
“Ini bukan tentang perdebatan telur atau ayam yang lebih dulu, mana manusia masyarakat mana teknologi yang lebih dulu, namun yang jelas ini adalah sebuah kebutuhan” ungkap Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, perubahan yang ada di masyarakat muncul oleh karena perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Dari perubahan itu lalu mengakibatkan kebutuhan yang berbeda-beda dan kebutuhan bermacam-macam inilah, pemerintah hadir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat tersebut.
Mendengarkan ungkapan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, ST., M.MT mengangguk setuju dengan memberikan keterangan “sesuai visi misi wali kota dan arahan Ditjen Dukcapil, bahwa masyarakat yang berubah itu memang harus diikuti oleh kita yang juga ikut berubah, karena pada dasarnya kita adalah pelayan masyarakat.” Bahwa untuk orang-orang yang bergantung hidupnya dengan digital, yang cirinya serba cepat, mudah, dan instan, pelayan publik pun berusaha bertransformasi ke arah tersebut.
Lebih lanjut sebagai informasi untuk warga Surabaya, Dispendukcapil Surabaya 99% mengarah pada serba digital (fully digital) sehingga semua layanan diharapkan lebih cepat dan lebih mudah. Adapun contoh yang diberikan adalah produk adminduk yang dulunya berbentuk kertas security, saat ini sudah bisa di scan melalui QR code dan didownload secara mandiri. Dispendukcapil Surabaya turut menyediakan mekanisme complain untuk memastikan pekerjanya terus berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih luas lagi pentingnya dokumen kependudukan yang tertata dengan baik, rupanya dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas. Muhammad Fikser AP, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya bercerita tentang korelasi di antara keduanya. Sebagai informasi bersama bahwa Surabaya memiliki beberapa cctv yang telah dipasang di beberapa titik. Cctv ini memiliki kemampuan merekognisi wajah dan fungsinya diperuntukkan untuk membantu kecepatan ketika terjadi tindak kejahatan di jalan. Dengan kemampuan tersebut, tentu saja cctv ini bisa menangkap secara detail wajah dari pelaku kejahatan dan terkoneksi langsung ke server Dinas Komunikasi dan Informasi yang kemudian diteruskan pada data based kependudukan sehingga bisa diketahui juga alamat pelaku.
Kemudian dirinya juga mengaitkan dengan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat dengan kategori-kategori tertentu. Mengenalkan check-in warga melalui data yang melingkupo penduduk 1) ber KTP Surabaya dan berdomisili di Surabaya 2) ber KTP Surabaya tapi tidak berdomisili di Surabaya 3) ber KTP Surabaya, berdomisili di Surabaya tapi tidak di alamat yang tertera di KTP. Dalam hal ini, data kependudukan sebenar-benarnya menjadi sebab bantuan intervensi dari pemerintah harus bertindak tepat sasaran salah satunya seperti pengalokasian BLT.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)
https://pasca.unair.ac.id/digital-platform/