Dosen Sekolah Pascasarjana meneliti Corporate Social Responsibility Bukan Sekadar “Sedekah”

image
By deddy Triono On Monday, July 03 rd, 2017 · no Comments · In

UNAIR NEWS – Semua perusahaan sudah selayaknya menyediakan slot anggaran untuk program Corporate Social Responsibility (CSR). Terlebih, bila perusahaan itu berhubungan dengan penggalian potensi sumber daya alam. Dana CSR umumnya diberikan pada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut menjalankan usaha.

Selama ini, sudah banyak perusahaan yang menyalurkan CSR dalam jumlah besar. Namun pertanyaannya, apakah gelontoran uang tersebut tepat sasaran dan benar-benar berdampak positif secara simultan? Untuk menjawab pertanyaan itu, bisa dilihat dari kondisi para penerima CSR selama ini. Apakah mereka mengalami pemberdayaan secara kontinu. Khususnya, di aspek sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si menyatakan, ada banyak hal yang mesti disiapkan sebuah perusahaan sebelum menjalankan usahanya. Apalagi, bila usaha itu secara khusus berhubungan dengan pengelolaan atau penggalian sumber daya alam. Biasanya, perusahaan melakukan analasia mengenai dampak terhadap lingkungan. Termasuk di dalamnya, analisa terhadap polusi yang mungkin terjadi, lalu lintas yang bisa jadi tambah padat di area usaha, dan lain sebagainya.

Meski demikian, ada yang jauh lebih penting. Yakni, analisa penerimaan masyarakat pada keberadaan perusahaan tersebut. Kalau problem yang bukan manusia, pasti ada treatment penanggulangannya yang sudah baku. Namun, bila masalah yang muncul bersumber dari dampak gesekan dengan masyarakat, formula yang digunakan untuk mengatasi masalah ini pun pasti berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lain.

Penerimaan masyarakat ini juga memiliki hubungan dengan penyaluran dana CSR. Sebab, penerima dana CSR itu, harus diutamakan berasal dari masyarakat sekitar tempat usaha. Maka itu, sedari awal, harus ada komunikasi antara perusahaan dan masyarakat setempat. Di dalamnya, dibahas pula tentang pengaplikasian program CSR.

Perusahaan harus melakukan pemetaan menyeluruh tentang kondisi, kebutuhan, dan potensi masyarakat. Sehingga, program CSR bisa dijalankan secara tepat sasaran. “CSR itu bukan sekadar pemberian uang untuk kegiatan sosial atau sedekah, bangun jembatan, atau bantuan dana untuk acara di kelurahan. Lebih dari itu, CSR harus dialokasikan untuk program yang bisa memberdayakan masyarakat,” kata dosen Sosiologi tersebut.

Harus ada telaah mendalam yang ekstra detail dari perusahaan. Pihak perusahaan tidak boleh malas untuk melakukan ini. Kebutuhan masyarakat harus dipetakan, lantas ditanya pada masyarakat itu secara langsung terkait apa yang mereka butuhkan. Setelah itu, ajak elemen masyarakat atau tokoh setempat merumuskan program bersama.

Misalnya, di kawasan itu potrensi batik, maka harus ada pelatihan batik yang melibatkan pihak berkompeten. Selain disiapkan sarana dan prasarananya, disediakan pula modalnya. Demikian pula, bila di daerah tersebut potensinya adalah beternak ayam. Maka, mesti disiapkan apa saja yang diperlukan agar masyarakat dapat terus berkarya dan berjalan roda ekonominya di bidang ternak tersebut.

“Para akademisi atau peneliti bisa berperan sebagai pihak yang mengawal proses pemetaan ini. Nanti, ikut pula dalam melakukan evaluasi,” ungkap Musta’in.

Dengan demikian, lambat laun, ekonomi rakyat dapat berdaya dan makin kuat. Bisa jadi, pada satu waktu, program itu sudah tidak mendapat bantuan CSR lagi. Karena, kalau sudah mandiri dan berdaya, masyarakat pasti sudah tidak butuh bantuan di bidang itu. Lantas, dana CSR yang ada bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang perlu dikembangkan.

Kalau konsep dasar yang digunakan perusahaan sejak awal berbasis kondisi, kebutuhan, potensi, modal sosial, dan jaringan masyarakat yang bersifat lokalitas semacam itu, secara umum, warga pasti dengan senang hati menerima perusahaan tersebut. Lebih dari itu, CSR juga memiliki manfaat kongkret. “CSR idealnya menjadi investasi produktif. Bukan yang dipakai habis, dipakai habis,” ungkap profesor kelahiran Tulungagung tersebut. . Problemnya, tidak semua perusahaan mengacu pada standar ideal itu. Bahkan, kata Musta’in, dia pernah melakukan pengamatan pada sebuah kabupaten yang punya banyak perusahaan. Di sana, nyaris semua pola CSR di sana hanyalah berbentuk hibah atau bantuan yang sifatnya langsung habis.

Imbasnya, tidak ada pendidikan, pembelajaran, dan pemberdayaan yang meningkatkan kualitas warga setempat. Apa yang dibutuhkan warga, hanya ditanyakan oleh perusahaan melalui Camat atau Lurah. Hasilnya, tidak ada interaksi intensif yang berkesinambungan antara perusahaan dan masyarakat akar rumput. Transformasi masyarakat utuk menjadi kekuatan yang lebih baik tidak bisa terwujud secara komprehensif.

Padahal, bila CSR dikelola dengan standar ideal secara cermat, akuntabilitasnya pun tetap terjaga. tidak ada pihak-pihak yang berani melakukan penyelewengan dana. Sebab, semua masyarakat dilibatkan. Semua warga turut mengontrol.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi UNAIR ini meyakini program CSR yang ditawarkan perusahaan swasta di Indonesia bisa membangun masyarakat yang mandiri. Program CSR pun harus didasari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (community development). Melalui pendekatan tersebut, program CSR diharapkan mengembangkan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Kesejahteraan sosial dan penguatan ekonomi dapat terwujud. (*)